Senin, 09 April 2012

Pedoman Remunerasi Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah

Pembagian jasa pelayanan di rumah sakit atau biasa disebut dengan INSENTIF adalah kebijakan pimpinan RS dalam hal pemberian insentif kepada seluruh karyawan RS, sebenarnya bukan hal mudah tetapi juga bukan hal yang amat sangat sulit. Memang benar kalau dikatakan sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik antar karyawan, juga penurunan kinerja serta ketidakpuasan antara kayawan dengan pimpinan RS. Kondisi ini sebenarnya sudah banyak dialami di beberapa RS di Indonesia khusunya di rumah sakit Pemerintah. Bisa dikatakan bahwa setiap kali membagi jasa pelayanan selalu membuat galau para karyawan bahkan dianggap kurang berpihak pada karyawan kecil. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus sampai pada tahap yang kondusif artinya bagaimana mengurangi kesenjangan pendapatan antar karyawan itu sendiri. Melalui upaya dan kebijakan yang mencerdaskan, selalu mencari solusi terbaik dan tidak berlindung pada alasan klasik (belum tersedianya regulasi pemerintah secara rinci) mungkin akan lebih baik.
Melalui artikel pendek ini izinkan saya memberikan sedikit tips/pengalaman saya membagi jasa pelayanan di RS Pemerintah.
disusun oleh max.mulyadi hp.082137520341

yang perlu anda siapkan untuk membagi jasa pelayanan :

  1. data kepegawaian
  2. pedoman penilaian indeks poin
  3. pedoman menyusun kebijakan
  4. data pendapatan dari masing2 ruangan
  5. data pendapatan dari masing2 dokter
  6. data pendapatan lainnya
  7. pedoman memisahkan income pendapatan
  8. informasi lainnya
untuk membagi jasa pelayanan INACBGS, silahkan ikuti pedoman di bawah ini
mudah-mudahan bisa sampai aplikasinya,

sebagai gambaran awal silahkan anda pisahkan dulu income RS dari klaim BPJS  menjadi menjadi dua bagian yaitu untuk akomodasi dan jasa tindakan/prosedur, kemudian jasa tindakan/prosedur anda pisahkan lagi menjadi dua bagian yaitu jasa sarana dan jasa pelayanan, jasa pelayanan kemudian pisahkan menjadi jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya, khusus jasa medik pisahkan dulu apakah termasuk tim work atau singhle, setelah itu masukkan menjadi jasa medik by name (misal tindakan di kamar operasi)
bila ingin tau caranya saya siap membantu,

BAB II
PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2
Penerapan sistim remunerasi harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 3

(1)   Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan memperhatikan :
a.       Penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan RSUD ........................;
b.      Penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah laksanakan oleh karyawan RSUD ........................;
c.       Kepatuhan terhadap peraturan ini, dan transparan dalam pembagian jasa pelayanan;
d.      Penghargaan sebagai aset sumber daya manusia (SDM) di RSUD ............  ............;
e.       Memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa.

(2)   Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat terpenuhi dengan memperhatikan kinerja masing-masing pegawai sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:
a.       Pelaksanaan tugas managerial, administrasi dan managemen;
b.      Pelaksanaan tugas pelayanan medik;
c.       Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan;
d.      Pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik;
e.       Pelaksanaan tugas pendidikan/bimbingan dan pelatihan;
f.       Pelaksanaan tugas lainnya.

(3)   Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan memperhatikan :
a.       status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di RSUD ........................;
b.      memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian; dan
c.       kepatuhan terhadap peraturan /disiplin pegawai di RSUD .........................


Bagian Kedua
Tim Pembagi Jasa

Pasal 4

(1)   Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan.
(2)   Tim Remunerasi Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut :
a.       menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa
b.      membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;
c.       sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur kepada seluruh unit/bagian/ instalasi di RSUD ........................;
d.      melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
e.       menyusun hasil pembagian sementara, membuat laporan; dan
f.       tugas lainnya sesuai arahan direktur.

(3)   Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari:
a.       ketua merangkap anggota;
b.      wakil ketua merangkap anggota;
c.       sekretaris merangkap anggota;
d.      1 (satu) orang dokter spesialis sebagai anggota;
e.       1 (satu) orang dokter umum  atau dokter gigi sebagai anggota;
f.       1 (satu) orang pelaksana perawat sebagai anggota;
g.      1 (satu) orang pelaksana penunjang medik sebagai anggota;
h.      1 (satu) orang pejabat struktural sebagai anggota; dan
i.        1 (satu) orang staf keuangan sebagai anggota.


Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 5

(1)   Agar peraturan  ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya pedoman teknis / prosedur teknis di RSUD ........................;
(2)   Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur;
(3)   Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
(4)   Penyampaian keputusan  Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa, meliputi :
1.         Jasa Pelayanan Medik;
2.         Jasa Pelayanan Perawat;
3.         Jasa Pelayanan Bidan;
4.         Jasa Pelayanan Penunjang Medik;
5.         Jasa Pelayanan Farmasi dan Keuntungan Farmasi;
6.         Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan (KIR) dan Visum;
7.         Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
8.         Jasa pelayanan berdasarkan tindakan/pemeriksaan/visite/konsultasi/observasi; dan
9.          jasa pelayanan lainnya.


BAB IV
POKOK-POKOK PEMBAGIAN JASA

Bagian kesatu
Pokok-Pokok Pembagian

Pasal 7

Pembagian jasa dilaksanakan dengan memperhatikan :
1.         Kelompok atau perorangan penerima jasa;
2.         Persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung;
3.         Bobot pendapatan berdasarkan presentase/alokasi langsung;
4.         Kebijakan, Kesetaraan dan perimbangan bobot;
5.         Jumlah penilaian indeks poin;
6.         Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin;
7.         Jumlah dan jenis pelayanan;
8.         Jumlah pendapatan; dan
9.         Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi serta peruntukannya.

Bagian kedua
Persentase Pembagian

Pasal 8

(1)       Persentase umum pembagian jasa ditetapkan, sebagai berikut :
a.      kebersamaan/indeks poin sebesar 10% sampai dengan 25%; dan
b.      remunerasi Jasa pelayanan berdasarkan pendapatan /alokasi langsung/ prosentase dan kebijakan sebesar 75% sampai dengan 90%.

(2)       Persentase pembagian dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional/INACBGs:
a.        biaya operasional/ investasi rumah sakit sekurang-kurangnya 56%; dan
b.       remunerasi jasa pelayanan sebanyak-banyaknya 44%.

(3)       Persentase pengelolaan pendapatan obat dan/atau bahan farmasi:
a.      belanja modal sebesar 84%;
b.      operasional/investasi rumah sakit sebesar 8%; dan
c.      remunerasi jasa pelayanan sebesar 8%..
(4)       Persentase pembagian jasa pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan ini.

BAB V
PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 9

Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :
1.         Direktur;
2.         Dewan Pengawas;
3.         Kepala Bidang/Kepala Bagian;
4.         Kepala Sub.Bidang/Sub.Bagian;
5.         Dokter Spesialis;
6.         Dokter Umum;
7.         Dokter Gigi;
8.         Apoteker;
9.         Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi);
10.     Perawat;
11.     Bidan;
12.     Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterpis (Keteknisian Medik);
13.     Pelaksana Rekam Medik;
14.     Kelompok Bendahara;
15.     Kelompok Staf Utama/Staf Ahli;
16.     Staf Administrasi dan Menejemen;
17.     Pelaksana Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Kesehatan lingkungan;
18.     Petugas Pemulasaran Jenazah;
19.     Petugas Loundry;
20.     Pengemudi;
21.     Petugas Keamanan / Satpam;
22.     Staf Umum/Kepegawaian;
23.     Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Wiyata Bakti; dan
24.     Pelaksana pelayanan lainnya.


BAB VI
BOBOT PENDAPATAN

Pasal 10

(1)   Rumus penetapan bobot pendapatan 1 (satu) poin, sebagai berikut :

NB1=
TJP x 85% x ±5%
BT

NB1    = Nilai Bobot 1 (satu) Poin;
TJP      = Total Jasa Pelayanan;
BT       = Bobot Tertinggi.
Ket. Nilai efektif bobot 1 minimal 90%
(2)   Rumus penetapan bobot tenaga fungsional, sebagai berikut :

BPF=
AJP
≈PB
NB1

BPF     = Bobot Pendapatan Fungsional;
AJP     = Alokasi Jasa Pelayanan;
NB1    = Nilai Bobot 1 (satu);
PB       = Pengendalian Bobot.

(3)   Rumus pembagian jasa tenaga fungsional, sebagai berikut:

JPF=
BPF
x
TJP x 85%
.+
JIP
x
TJP x 15%
TBP
TIP

JPF      = Jasa Pelayanan Fungsional;
BPF     = Bobot Pendapatan Fungsional;
TBP     = Total Bobot Pendapatan;
TJP      = Total Jasa Pelayanan;
JIP       = Jumlah Indeks Poin;
TIP      = Total Indeks Poin.

(4)   Rumus pembagian jasa tenaga non fungsional, sebagai berikut :

JPNF=
BPNF
x
TJP x 85%
.+
JIP
x
TJP x 15%
TBP
TIP

JPNF   = Jasa Pelayanan Non Fungsional
BPNF  = Bobot Pendapatan Non Fungsional (sesuai kebijakan)
TBP     = Total Bobot Pendapatan
TJP      = Total Jasa Pelayanan
JIP       = Jumlah Indeks Poin
TIP      = Total Indeks Poin


(5)   Bobot pendapatan penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
a.       bobot pendapatan Direktur :
1)      minimal 85 (delapan puluh enam) poin; dan
2)      maksimal 99 (sembilan puluh sembilan) poin.
b.      bobot pendapatan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan paling banyak setara dengan rata-rata bobot pendapatan Kepala Bidang/ Kepala Bagian;
c.       bobot pendapatan Kepala Bidang / Kepala Bagian ditetapkan setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum dengan pengendalian bobot:
1)   minimal 8 (delapan) poin; dan
2)   maksimal 15 (lima belas) poin.
d.      bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian ditetapkan sebesar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) poin atau setara dengan 50% dari bobot Kepala Bidang /Bagian;
e.       bobot pendapatan bendahara ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) poin atau di bawah bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian;
f.       bobot pendapatan staf utama atau staf ahli ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 5 (lima) poin
g.      bobot pendapatan staf pelaksana administrasi dan menejemen dan staf umum lainnya ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) poin;
h.      bobot pendapatan apoteker  setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum di tambah 1 (satu) poin;
i.        bobot pendapatan staf farmasi setara dengan rata-rata bobot pendapatan perawat (paramedik) ditambah 1 (satu) poin;
j.        bobot pendapatan dokter spesialis memperhatikan alokasi pendapatan langsung dan /atau kebijakan sebagai tenaga fungsional dengan pengendalian bobot :
1)      minimal di atas rata-rata bobot pendapatan tenaga perawat; dan
2)      maksimal 90 (sembilan puluh dua) poin.
k.      bobot pendapatan dokter umum dan dokter gigi memperhatikan alokasi pendapatan langsung dan/ atau kebijakan sebagai tenaga fungsional  dengan pengendalian bobot:
1)      minimal di atas rata-rata bobot pendapatan tenaga perawat; dan
2)      maksimal 75 (tuju puluh lima) poin.
l.        bobot pendapatan perawat dan penunjang medik memperhatikan alokasi pendapatan langsung dan/ atau kebijakan sebagai tenaga fungsional dengan pengendalian bobot:
1)      minimal 1,8 (satu koma tiga) poin; dan
2)      maksimal 6 (enam) poin.
m.    bobot tenaga fungsional dan staf lainnya sesuai kebijakan direktur;
n.      bobot tambahan bagi tenaga fungsional/ tenaga non fungsional atau tenaga lainnya di luar tugas pokok dan fungsinya:
1)      minimal 0,4 (nol koma empat) poin; dan
2)      maksimal 2 (dua) poin.

BAB VII
PERSENTASE PENDAPATAN LANGSUNG

Pasal 11

(1)   Persentase pendapatan langsung atau rumusan bersifat menghantar kepada bobot pendapatan ditetapkan dengan mempertimbangkan :
a.       jumlah tenaga medik;
b.      jumlah tenaga perawat/asisten;
c.       jumlah tenaga penunjang medik/asisten;
d.      jenis pelayanan;
e.       volume kegiatan;
f.       jumlah kunjungan;
g.      tempat kegiatan; dan
h.      nilai kebersamaan.

(2)   Persentase pendapatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
a.       jasa pelayanan di poliklinik :
1)   jasa medik sebesar 55% sampai dengan 70%;
2)   jasa perawat/asisten sebesar 10% sampai dengan 15%; dan
3)   kebersamaan/indeks poin sebesar 15% sampai dengan 20%.
b.      jasa konsultasi gizi di poliklinik/IGD/Ruang perawatan :
1)   jasa pelaksana gizi sebesar 75%; dan
2)   kebersamaan/indeks poin sebesar 25%.
c.       jasa pelayanan di ruang rawat inap/ ruang rawat darurat /ICU/ Perinatal/ ruang pemulihan/ruang isolasi :
1)      jasa medik sebesar 50% sampai dengan 55%;
2)      jasa perawat sebesar 32% sampai dengan 35%; dan
3)      kebersamaan/indeks sebesar 10 sampai dengan 15%.
d.      jasa asuhan keperawatan di ruang rawat inap/poliklinik// ruang rawat darurat /ICU/ Perinatal / kamar operasi/ruang pemulihan/ruang isolasi :
1)      jasa asuhan keperawatan sebesar 75%; dan
2)      kebersamaan/indeks poin sebesar 25%.
e.       jasa pelayanan medik operatif di kamar operasi :
1)   jasa medik/spesialis bedah sebesar 54%;
2)   jasa medik spesialis anestesi sebesar 18%;
3)   jasa asisten operator/asisten anestesi sebesar 22,5%; dan
4)   Kebersamaan/indeks poin sebesar 5%.
f.       jasa pelayanan medik operatif khusus operasi SC dan sejenis :
1)   jasa medik/ spesialis obsgyn sebesar 49,75%;
2)   jasa medik spesialis anestesi sebesar 16,25%;
3)   jasa medik spesialis anak sebesar 9%;
4)   jasa asisten operator/asisten anestesi sebesar 20%;dan
5)   kebersamaan/indeks poin 5%.
g.      jasa persalinan normal oleh bidan :
1)   jasa bidan sebesar 70%; dan
2)   jasa dokter penanggung jawab sebesar 15%.
h.      jasa pelayanan laboratorium dan rehabilitasi medik :
1)     jasa medik sebesar 20% sampai dengan 40%;
2)     jasa analis medik/pelaksana rehab medik sebesar 30% sampai dengan 45%; dan
3)     kebersamaan/indeks poin 15% sampai dengan 30%
i.        jasa pelayanan radiologi dan/atau ultrasonografi :
1)   jasa medik sebesar 45% sampai dengan 60%;
2)   jasa Radiografer/asisten sebesar 30% sampai dengan 35%;
3)   kebersamaan/indeks poin sebesar 15% sampai dengan 20%.
j.        jasa pelayanan elektromedik/ECG/EEG/sejenis :
1)      jasa medik sebesar 48% sampai dengan 53%; dan
2)      jasa pelaksana/asisten sebesar 30% sampai dengan 32%.
3)      kebersamaan/indeks poin sebesar 15% sampai dengan 20%
k.      jasa peresepan obat (embalase) :
1)   jasa staf  farmasi sebesar 70%;
2)   jasa medik/pembuat resep sebesar 15%; dan
3)   Kebersamaan/indeks poin sebesar 15%.
l.        jasa asuhan farmasi :
1)   jasa staf farmasi sebesar 75%; dan
2)   kebersamaan/indeks poin sebesar 25%.
m.    jasa pendampingan, pengiriman, dan penjemputan pasien dengan ambulan :
1)   jasa perawat sebesar 45%;
2)   jasa pengemudi sebesar 40%; dan
3)   kebersamaan/indeks poin sebesar 15%.
n.      jasa sanitasi dan keamanan :
1)   jasa sanitasi dan keamanan sebesar 80%; dan
2)   kebersamaan/indeks poin sebesar 20%.
o.      jasa DIKLAT (pendidikan dan pelatihan) untuk siswa/mahasiswa praktek dan penelitian:
1)   jasa instruktur sebesar 75%;
2)   jasa Tim diklat sebesar 10%; dan
3)   kebersamaan/indeks poin 15%.
p.      jasa home care :
1)      jasa pelaksana fungsional sebesar 80%; dan
2)      kebersamaan sebesar 20%.
q.      jasa pelayanan lainnya, ditetapkan sebagai berikut :
1)   jasa pelaksana sesuai dengan alokasi pembagian yang sejenis dalam peraturan ini; dan
2)   besarnya kebersamaan/indeks poin sesuai alokasi kebersamaan yang sejenis dalam peraturan ini.

(3)   Jasa pelaksana pelayanan sebagaimana disebut dalam pasal 9, angka 23, ditetapkan tersendiri oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan ini.


BAB VII
PENILAIAN INDEKS POIN

Pasal 12

(1)   Parameter penilaian indeks poin sebagai bahan penjumlahan ditetapkan, sebagai berikut:
a.       jabatan;
b.      pendidikan
c.       masa kerja;
d.      resiko;
e.       beban kerja;
f.       profesi;
g.      status kepegawaian;
h.      golongan;
i.        kompetensi/ketrampilan;
j.        pemenuhan hari kerja
k.      indeks pajak berdasarkan golongan;  dan
l.        indeks lainnya.

(2)   Parameter penilaian indeks poin sebagai bahan pengurangan ditetapkan, sebagai berikut:
a.       indeks tidak masuk kerja dengan izin;
b.      indeks tidak masuk kerja tanpa izin;
c.       indeks cuti/izin belajar/tugas belajar; dan
d.      indeks lainnya.

(3)   Tabel penilaian indeks poin ditetapkan sebagai berikut:

JABATAN (JAB)
N
PENDIDIKAN (PEND)
N
STATUS (STA)
N
STU
staf umum
0,56
SD
sekolah dasar
0,63
WB
wyata bakti
1,25
STA
staf administrasi
1,11
SLTP
SMP/Setara
1,25
KON
kontrak
2,50
STK
staf khusus
1,67
SLTA
SMA/Setara
1,88
CPNS
CPNS
3,75
PT
perawat/prmdk trampil
1,67
D1K
diploma I kesehatan
2,19
PNS
PNS
5,00
PA
perawat/prmdk ahli
2,22
D3U
diploma III umum
2,50



DG
dokter gigi
2,22
D3K
diploma III kesehatan
3,13



DU
dokter umum
2,22
D4K
diploma IV kesehatan
3,75
KOMPETENSI
N
APTT
apoteker trampil
2,22
S1U
strata I umum
3,13
KRG
kurang
2,00
SUBID
kep. bidang/bagian
2,22
S1K
Strata II Kesehatan
3,75
SDG
sedang
3,00
APTA
apoteker ahli
2,78
S2U
pasca sarjana umum
3,75
STD
standar
4,00
DGS
dr. gigi spesialis
2,78
S2K
pasca sarjana kes
4,38
PRO
profesional
5,00
DS
dr. spesialis
2,78
S3U
doktor umum
4,38



DSS
dr. sub spesialis
3,33
S3K
doktor kes
5,00



KABID
kep. Sub. Bidang/bagian
3,89
RESIKO (RISK)
N
BEBAN KERJA (BK)
N
KARU
kepala ruangan
3,89
RNG
ringan
1,25
RNG
ringan
1,25
KAIN
kepala instalasi
3,89
SDG
sedang
2,50
SDG
sedang
2,50
WADIR
wakil direktur
4,44
CT
cukup tinggi
3,75
CB
cukup berat
3,75
DIR
direktur
5,00
TNG
tinggi
5,00
BRT
berat
5,00


Gol
N

PROFESI (PRO)
N

PEMENUHAN HARI KERJA
N
1A
0,29

STU
administrasi
0,83

MK
msuk kerja penuh
1
1B
0,59

STA
adm. Khusus
1,67

ITM1H
izin tdk masuk kerja 1 hr
0,98
1C
0,88

PT
prwt/prmdk trampil
2,50

ITM2H
izin tdk masuk kerja 2 hr
0,95
1D
1,18

PA
prwt/prmdk ahli
3,30

ITM3H
izin tdk masuk kerja 3 hr
0,93
2A
1,47

DU
dr. umum
3,30

ITM4H
izin tdk masuk kerja 4 hr
0,91
2B
1,76

DG
dr. gigi
3,30

ITM5H
izin tdk masuk kerja 5 hr
0,89
2C
2,06

APTT
apoteker trampil
3,30

ITM6H
izin tdk masuk kerja 6 hr
0,86
2D
2,35

APTA
apoteker ahli
4,17

ITM7H
izin tdk masuk kerja 7 hr
0,84
3A
2,65

DS
dr. spesialis
4,17

TM1H
tdk masuk kerja 1 hari
0,95
3B
2,94

DGS
dr. gigi spesialis
4,17

TM2H
tdk masuk kerja 2 hari
0,89
3C
3,24

DSS
dr. sub spesialis
5,00

TM3H
tdk masuk kerja 3 hari
0,82
3D
3,53





TM4H
tdk masuk kerja 4 hari
0,75
4A
3,82





TM5H
tdk masuk kerja 5 hari
0,68
4B
4,12





TM6H
tdk masuk kerja 6 hari
0,61
4C
4,41





TM7H
tdk masuk kerja 7 hari
0,55
4D
4,71





CTML
cuti melahirkan
0,50
4E
5,00





CTNH
cuti naik haji
0,50
4C
4,41





CT3H
cuti 3 hari
0,93
4D
4,71





CT6H
cuti 6 hari
0,86
4E
5,00





CT12H
cuti 12 hari
0,73






TB1B
tugas belajar 1 bulan
0,73







TB2B
tugas belajar 2 bulan
0,63







TB3B
tugas belajar 3 bulan
0,53


BAB IX
PENGOLAHAN DATA

Pasal 13

(1)   Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi :
a.       Input (tempat pelayanan, jenis pelayanan dan nilai jasa);
b.      validitas dan konversi (perumusan);
c.       proses pemisahan pendapatan; dan
d.      pemaparan hasil.

(2)   Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu dengan software khusus agar dapat mempercepat dan memudahkan pengolahan data.
(3)   Proses pemisahan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai berikut:
a.       total pendapatan rumah sakit dipisahkan menjadi biaya akomodasi dan jasa tindakan/prosedur;
b.      jasa tindakan/prosedur sebagaimana huruf a, dipisahkan menjadi jasa sarana dan jasa pelayanan;
c.       jasa pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b, dipisakan menjadi jasa medik, jasa paramedik dan jasa lainnya; dan
d.      jasa medik sebagaimana dimaksud huruf c, bilamana dilakukan lebih dari satu orang tenaga medik dalam tindakan medik tertentu dipisahkan menjadi jasa perorangan bersifat by name.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini maka……..……………… dinyatakan ……..…………..

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                Ditetapkan di ............
                Pada tanggal ………………………. 2015
Bupati ............
……………………………..