Senin, 09 April 2012

Pedoman Remunerasi Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Pemerintah

Pembagian jasa pelayanan di rumah sakit atau biasa disebut dengan INSENTIF adalah kebijakan pimpinan RS dalam hal pemberian insentif kepada seluruh karyawan RS, sebenarnya bukan hal mudah tetapi juga bukan hal yang amat sangat sulit. Memang benar kalau dikatakan sangat kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik antar karyawan, juga penurunan kinerja serta ketidakpuasan antara kayawan dengan pimpinan RS. Kondisi ini sebenarnya sudah banyak dialami di beberapa RS di Indonesia khusunya di rumah sakit Pemerintah. Bisa dikatakan bahwa setiap kali membagi jasa pelayanan selalu membuat galau para karyawan bahkan dianggap kurang berpihak pada karyawan kecil. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan terus menerus sampai pada tahap yang kondusif artinya bagaimana mengurangi kesenjangan pendapatan antar karyawan itu sendiri. Melalui upaya dan kebijakan yang mencerdaskan, selalu mencari solusi terbaik dan tidak berlindung pada alasan klasik (belum tersedianya regulasi pemerintah secara rinci) mungkin akan lebih baik.
Melalui artikel pendek ini izinkan saya memberikan sedikit tips/pengalaman saya membagi jasa pelayanan di RS Pemerintah.

A. ATURAN MAIN DALAM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN :
1.    Adanya perturan Bupati (perbup), Pola Tata Kelola RS dan peraturan lainnya
2.    Adanya pedoman teknis pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan direktur
3.    Adanya Tim yang ditunjuk untuk mengelola tugas tersebut, terdiri satu orang ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota yg mewakili komposisi tenaga di RS (secara proporsional)

B. PEMBAGIAN TUGAS PADA TIM YANG DITUNJUK, terdiri :
1.    Penilaian indeks point
2.    Pengolahan data
3.    Informasi dan lintas fungsi
4.    Inventarisasi sumber-sumber pendapatan
5.   Perumusan kebijakan

C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN :
1.    Pelajari model pola tarif umum, BPJS dan tarif lainnya
2.   Konversi nilai jasa pelayanan antara tarif umum dgn tarif BPJS
3.  Tentukan konversi pendapatan perorangan/kelompok dengan nilai bobot pendapatan dan dengan hasil Penilaian indeks poin
4.    Bentuk kelompok-kelompok penerima jasa (misal Direktur, wakil direktur, Kabid/Kasie, Ka.Subid/ka.Subsie, kelompok bendahara, staf madya, staf muda, kepala instalasi, kepala bangsal, perawat,  penunjang medik,  staf administrasi, Dewan Pengawas, dokter tamu, dst)
5.    Penetapan bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi serta peruntukannya
6.    Tentukan nilai bobot 1 dengan rumus (TJPx90%x5%) / BT

D. PENILAIAN INDEKS POIN :
1.    Perlu menetapkan jumlah parameter yang akan dipakai (mis. pendidikan, jabatan, masa kerja, risiko pekerjaan, profesi, beban kerja, tingkat keaktivan, indeks pajak, status kepegawaian, golongan dst) masing masing parameter diikuti dengan nilai indeks poin sesuai dengan pilihan kesesuaian posisi karyawan.
2. Bagaimana cara menetapkan indeks poin? Jawab : semua parameter dianggap sebagai pertanyaan atau statement yang harus dijawab misalnya dengan pilihan-pilihan yang tersedia, contoh parameter pendidikan : terdapat SD sampai dgn paska sarjana, buat nilai gradasi tsb.
3.  Bobot penilaian indeks point diusahakan seimbang, aplikasinya diatur untuk bahan penjumlahan, pengurangan dan perkalian
 E. Rumus Pembagian jasa


  1. Rumus penghitungan nilai bobot 1 (satu) poin:
    • NB1 = (TJP x 90% x (5-6%)) / BT
    • NB1 = Nilai bobot 1
    • TJP = Total jasa pelayanan
    • BT = Bobot tertinggi (direktur)
  2. Rumus penghitungan bobot tenaga fungsional :
    • BTF = (∑PF / NB1) >> ±PB
    • BTF = Bobot pendapatan Fungsional
    • PF = Pendapatan Fungsional
    • NB1 = Nilai Bobot 1
    • PB = pengendalian bobot
  3. Rumus penghitungan jasa tenaga fungsional
    • JPF = (BPF/TB x TJP80%) + (JIP/TIP x TJP15%)
    • JPF = Jasa Pelayanan Fungsional
    • TB = Total Bobot
    • TJP = Total Jasa Pelayanan
    • JIP = Jumlah Indeks Poin
    • TIP = Total Indeks poin
  4. Rumus penghitungan jasa tenaga non fungsional
    • JPNF = (BPNF/TBxTJP80%)+(JIP/TIPxTJP15%)

F. INFORMASI
Contoh riil tentang pedoman pembagain jasa sebagaimana dimaksud di atas silahkan lihat pada keputusan Direktur di bawah ini , namun bilamana masih menginginkan penjelasan lebih lanjut bisa hubungi 082137520341, email: maxmulyadi@ymail.com. 


G. CONTOH KEPUTUSAN DIREKTUR
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN …………………..
NOMOR : …………………………..
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
…………………..…………..
Menimbang:
a. xxxxxxxxxxxxxx
b. xxxxxxxxxxxxxx
    Mengingat:
    1. xxxxxxxxx
    2. xxxxxxxxx
    3. xxxxxxxxx
    4. dst.
    MEMUTUSKAN :
    Menetapkan :
    KESATU:
    Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi :
    1.      Jasa pelayanan medik;
    2.      Jasa pelayanan perawat;
    3.      Jasa pelayanan bidan;
    4.      Jasa pelayanan penunjang medik;
    5.      Jasa pelayanan farmasi dan keuntungan farmasi;
    6.      Jasa pelayanan pengujian kesehatan (KIR) dan visum;
    7.      Jasa pendidikan dan pelatihan (Diklat);
    8.      Jasa pelayanan berdasarkan paket tindakan, paket diagnosis; dan
    9.      jasa pelayanan lainnya.
    KEDUA:
    Pembagian jasa pelayanan, memperhatikan :
    1.      Kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan;
    2.      Prosentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung;
    3.      Bobot pendapatan berdasarkan presentase alokasi langsung;
    4.      Kebijakan dan Kesetaraan dan perimbangan bobot;
    5.      Jumlah penilaian indeks poin;
    6.      Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin;
    7.      Jumlah dan total jasa Pelayanan serta prosentase kebersamaan;
    8.      Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi serta peruntukannya;
    9.  analisis beban kerja.
    KETIGA:
    Persentase induk pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:
    1.       Persentase induk remunerasi jasa :
    a.    15% untuk pembagian menggunakan indeks poin;
    b.   85% untuk pembagian menggunakan bobot pendapatan dan presentase alokasi langsung.
    2.       Persentase induk dari klaim jaminan asuransi non BPJS :
    a.    60% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa pelayanan;
    b.    44% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa.
    3.       Persentase Induk dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional:
    a.     60%-65% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi JP;
    b.     40%-35% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa.
    4.       Persentase keuntungan farmasi :
    a.    50% untuk biaya operasional non remunerasi jasa pelayanan;
    b.    50% untuk remunerasi jasa.
    KEEMPAT:
    Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :
    1.      Direktur.
    2.      Dewan Pengawas.
    3.      Kepala Bidang/Kepala Bagian.
    4.      Kepala Sub.Bidang/Sub.Bagian.
    5.      Dokter Spesialis.
    6.      Dokter Umum.
    7.      Dokter Gigi.
    8.      Apoteker.
    9.      Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi).
    10.   Perawat, Bidan.
    11.   Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterpis (Keteknisian Medik).
    12.   Pelaksana Rekam Medik.
    13.   Kelompok Bendahara.
    14.   Kelompok Staf Madya.
    15.   Kelompok Staf Muda.
    16.   Staf Administrasi Dan Menejemen.
    17.   Pelaksana Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
    18.   Petugas Pemulasaran Jenazah.
    19.   Petugas “Loundry”.
    20.   Pengemudi.
    21.   Petugas Keamanan / Satpam.
    22.   Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Wiyata Bakti.
    23.   Pelaksana Pelayanan lainnya.
    KELIMA:
    Bobot pendapatan penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
    1. Bobot pendapatan Direktur ditetapkan sebagai berikut;
    a.   minimal 86 (delapan puluh enam) poin; dan
    b.   maksimal 99 (sembilan puluh sembilan) poin.
    1. Bobot pendapatan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan maksimal setara dengan rata-rata bobot pendapatan Kepala Bidang/Bagian;
    2. Bobot pendapatan Kepala Bidang /Bagian ditetapkan maksimal setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum, dengan pengendalian sebagai berikut :
    a.   minimal10 (sepuluh) poin; dan
    b.   maksimal15 (lima belas) poin.
    1. Bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/Sub Bagian ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai 6 (enam) poin atau setara dengan 50% dari bobot Kepala Bidang / Kepala Bagian;
    2. Bobot pendapatan kelompok bendahara ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 6 (enam) poin atau setara dengan bobot pendapatan Kepala Sub.Bidang/Sub. Bagian;
    3. Bobot pendapatan staf madya ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 4 (lima) poin;
    4. Bobot pendapatan staf muda ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) sampai 2,5 ( dua koma lima) poin;
    5. Bobot pendapatan staf pelaksana administrasi dan menejemen ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) poin;
    6. Bobot pendapatan apoteker ditetapkan setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum;
    7. Bobot pendapatan rata-rata staf farmasi ditetapkan setara dengan rata-rata bobot pendapatan perawat (paramedik) atau setara dengan 0,25 (nol koma dua lima) kali bobot apoteker;
    8. Bobot pendapatan dokter spesialis memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian sebagai berikut:
    a.   minimal 6 (enam) poin; dan
    b.   maksimal 86 (delapan puluh enam) poin.
    1. Bobot pendapatan dokter umum dan dokter gigi memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian sebagai berikut:
    a.   minimal 5 (lima) poin; dan
    b.   maksimal 75 (tuju puluh lima) poin.
    1. Bobot pendapatan perawat dan penunjang medik memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian sebagai berikut:
    a.   minimal 2 (dua) poin; dan
    b.   maksimal 4,5 (empat koma lima) poin.
    1. Bobot pendapatan tenaga fungsional dan tenaga non fungsional yang mendapat tugas tambahan bersifat ekstra diberikan tambahan dengan pengendalian sebagai berikut :
    a.   minimal 0,5 (nol koma lima) poin; dan
    b.   maksimal 2,5 (dua koma lima) poin.
    KEENAM:
    Persentase pendapatan langsung bagi pelaksana fungsional , pelaksana pelayanan non fungsional dan kebersamaan ditetapkan sebagai berikut:
    1. Pemeriksaan medik di poliklinik :
    a.   jasa medik sebesar 60%;
    b.   jasa perawat/asisten maksimal sebesar 20%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Tindak medik di poliklinik :
    a.   jasa medik sebesar 60%;
    b.   jasa perawat/asisten sebesar 20%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Penunjang medik di poliklinik :
    a.   jasa medik sebesar 60%;
    b.   jasa perawat /asisten sebesar 20%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Konsultasi medik di poliklinik :
    a.   jasa medik sebesar 60%;
    b.   jasa perawat /asisten sebesar 20%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Konsultasi gizi di poliklinik :
    a.   jasa pelaksana gizi sebesar 75%;
    b.   kebersamaan sebesar 25%.
    1. Visite di ruang rawat inap/ IGD /ICU/VK/ ruang pemulihan/ruang isolasi :
    a.   jasa medik sebesar 48%;
    b.   jasa perawat /asisten sebesar 34%;
    c.   kebersamaan sebesar 18%.
    1. Tindak medik di ruang rawat inap :
    a.   jasa medik sebesar 46%;
    b.   jasa perawat /asisten sebesar 34%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Konsultasi medik di ruang rawat inap/IGD/ICU/Kamar operasi :
    a.   jasa medik sebesar 50%;
    b.   jasa perawat /asisten sebesar 30%;
    c.   kebersamaan sebesar 20%.
    1. Tindak medik operatif di kamar operasi :
    a.   jasa operator sebesar 52%;
    b.   jasa perawat/asisten operator sebesar 34%;
    c.   kebersamaan sebesar 14%.
    1. Tindak medik anestesi di kamar operasi :
    a.   jasa medik sebesar 52%;
    b.   jasa perawat/asisten anestesi sebesar 34%;
    c.   kebersamaan sebesar 14%.
    1. Tindak medik di IGD/ICU/VK/ruang pemulihan/ruang isolasi :
    a.    jasa medik sebesar 48%;
    b.    jasa perawat/asisten sebesar 34%;
    c.    kebersamaan sebesar 18%.
    1. Asuhan keperawatan di ruang rawat inap/IGD/ICU/ VK/kamar operasi/ruang pemulihan/ruang isolasi :
    a.  jasa perawat sebesar 75%;
    b.  kebersamaan sebesar 25%.
    1. Persalinan normal oleh bidan :
    a.  jasa bidan sebesar 70%;
    b.  jasa dokter penanggung jawab sebesar 15%;
    c.  kebersamaan sebesar 15%.
    1. Konsultasi gizi di ruang rawat inap/IGD/ICU/ VK/ ruang isolasi;
    a.   jasa pelaksana gizi sebesar 75%;
    b.   jasa kebersamaan sebesar 25%.
    1. Pelayanan laboratorium dan rehab. medik:
    a.    jasa medik sebesar 36%
    b.    jasa analis medis sebesar 46%;
    c.    jasa kebersamaan sebesar 18%.
    1. Pelayanan Radiologi dan USG :
    a.   jasa tenaga medik sebesar 48%;
    b.   jasa Radiografer sebesar 36%;
    c.   kebersamaan sebesar 16%.
    1. Pelayanan elektromedik :
    a.   jasa medik sebesar 52%;
    b.   jasa pelaksana/asisten sebesar 30%;
    c.   kebersamaan sebesar 18%.
    1. Peresepan obat (embalase) :
    a.   jasa staf  farmasi sebesar 70%;
    b.   jasa medik sebesar 15%;
    c.   kebersamaan sebesar 15%.
    1. Asuhan Farmasi :
    a.   jasa staf farmasi sebesar 75%;
    b.   kebersamaan sebesar 25%.
    1. Pendampingan/pengiriman/penjemputan  pasien dengan ambulan :
    a.   jasa perawat sebesar 45%;
    b.   jasa pengemudi sebesar 40%;
    c.   kebersamaan sebesar 15%.
    1. Sanitasi /Keamanan :
    a.   jasa sanitasi/keamanan sebesar 75%;
    b.   kebersamaan sebesar 25%.
    1. DIKLAT /mahasiswa praktek/penelitian :
    a.   jasa instruktur sebesar 80%;
    b.   jasa staf diklat sebesar 10%
    c.   kebersamaan sebesar 10%.
    1. Pelayanan lainnya :
    a.   besarnya jasa pelayanan untuk pelaksana disesuaikan dengan pembagian jasa sejenis dalam keputusan ini;
    b.   besarnya jasa kebersamaan disesuaikan dengan alokasi kebersamaan yang sejenis dalam keputusan ini.
    KETUJU:
    1.   Parameter indeks poin untuk bahan penjumlahan ditetapkan, sebagai berikut:
    a.      beban kerja;
    b.      risiko;
    c.      jabatan;
    d.      masa kerja;
    e.      profesi;
    f.       jam kerja;
    g.      pendidikan;
    h.      status kepegawaian;
    i.        golongan;
    j.        kompetensi/ketrampilan;
    k.      indeks masuk kerja;
    l.        indeks pemotongan pajak berdasarkan golongan;
    m.    tugas tambahan.
    2.   Parameter indeks poin untuk bahan pengurangan ditetapkan, sebagai berikut:
    a.   indeks izin tidak masuk kerja;
    b.   indeks tidak masuk kerja tanpa izin;
    c.   indeks cuti/izin belajar;
    d.   indeks belum memenuhi standar kompetensi/profesi/ketrampilan/pendidikan.
    KEDELAPAN:
    1.Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi:
    a.            input;
    b.            validasi dan konversi;
    c.            proses; dan
    d.            hasil.
    2.   Rumus Pembagian jasa pelayanan, sebagai berikut :
    a.   Rumus penghitungan nilai bobot 1 (satu) poin:
    NB1 = (TJP x 80% x (5-6%)) / BT
    NB1 = Nilai bobot 1
    TJP = Total jasa pelayanan
    BT = Bobot tertinggi (direktur)
    b.   Rumus penghitungan bobot tenaga fungsional :
    BPF = (∑PF / NB1) >> ±PB
    BPF = Bobot pendapatan Fungsional
    PF = Pendapatan Fungsional
    NB1 = Nilai Bobot 1
    PB = pengendalian bobot
    c.   Rumus penghitungan jasa tenaga fungsional
    JPF = (BPF/TB x TJP80%) + (JIP/TIP x TJP15%)
    JPF = Jasa Pelayanan Fungsional
    BPF = Bobot pendapatan fungsional
    TB = Total Bobot
    TJP = Total Jasa Pelayanan
    JIP = Jumlah Indeks Poin
    TIP = Total Indeks poin
    d.   Rumus penghitungan jasa tenaga non fungsional
    JPNF = (BPNF/TBxTJP80%)+(JIP/TIPxTJP15%)
    JPNF = Jasa pendapatan non fungsional
    BPNF = Bobot pendapatan non fungsional
    1. Tugas menyusun draf pedoman teknis pembagian jasa, membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa, sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ instalasi di RSUD Kabupaten .............., melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin dan penerapan bobot pendapatan serta entry data dilaksanakan oleh tim pembagian jasa pelayanan
    KESEMBILAN:
    1.   Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan peninjauan kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya.
    2.   Dengan berlakunya keputusan ini maka …..…. dinyatakan …..…

    KESEPULUH:
    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
                    
    Ditetapkan di ..............
    Pada tanggal ………………………. 2013 


    Sebebelum membagi jasa pelayanan, hendaknya :
    1. pisahkan dulu jenis jasa yang akan dibagi, misal jasa pelayanan pasien umum dengan jasa pelayanan pasien BPJS (INA CBG)
    2. bentuk tim untuk membuat perumusan dan pedoman teknisnya, tim ini sangat penting karena akan membuat kebijakan dan kesepakatan tentang pembagian jasa berdasarkan persen, berdasarkan bobot pendapatan, penilaian Indeks poin, pengendalian nilai absolut, dan mengangkat pendapatan staf RS yang biasanya kecil menjadi lebih memenuhi standar kelayakan (tetapi tidak banyak menganggu pendapatan para dokter dan direktur
    3. Membagi jasa pelayanan tidak cukup dengan persen dan indek poin saja, ujung-ujungnya hanya akan membuat keresahan.
    4. pelajari tarif pelayanan pasien umum sebagai dasar konversi tarif BPJS.
    5. Coba perhatikan kolom di bawah ini

    Nama
    Pelaksana
    (dr.by name)
    Lokasi
    Pelayanan
    (input utk prmdk
    /asisten)
    Jenis
    pelayanan
    Jml jasa
    pelayanan
    Alokasi lsg
    Utk medik
    (sesuai ke-
    sepakatan)
    Alokasi lsg
    Paramedis
    (sesuai ke-
    sepakatan)
    Sisa alokasi
    Langsung

    Dr. A
    Bangsal
    Melati
    visite
    40.000
    misal 52%
    per org
    misal 31%
    per lokasi

    Dr. A
    Bangsal
    Melati
    Tindak
    medik
    50.000



    Dr. B
    IGD
    Pemeriksaan
    40.000



    Dr. B
    IGD
    Tindak Mdk
    60.000



    Askep
    Bsl Melati
    Askep

    0%
    75%
    25%
    Laborat
    laborat


    35%
    (utk 1 org)
    40%
    (utk 10 org)

    Radiologi
    Radiologi


    50% utk
    (dr. RO)
    35%
    (utk staf RO)

    dst







    Anda jangan terjebak atau risau dengan nilai prosentase di atas karena hasil penghitungan di tsb hanya akan menghantar pada sistim bobot, indek poin, dan pengendalian bobot

    Selanjutnya akumulasi hasil-hasil di atas kita masukkan pada sistim bobot caranya lihat alur yang sudah saya buat di bawah. Yaitu tentukan dulu nilai bobot satu. Hasil nilai bobot satu adalah utk membagi masing-masing pendapatan dokter atau perawat sehingga didapatkan nilai bobot sementara. Lihat kebijakan penetapan bobot dan pengendalian bobot, intisari dari bobot ini adalah Jangan sampai pendapatan/bobot dokter A melebihi direktur, atau dokter C yang pasiennya sedikit di bawah kepala bangsal, perawat bangsal A dengan bangsal B ada kesejangan yang sangat besar, jangan sampai pendapatan staf keuangan dibanding direktur 1:90 dst.

    Kemudian kita masukkan hasinya untuk ditambahkan dengan sistim indeks poin ….dst
    sampai di masih OK atau tambah bingung, memang agak susah kalau menjelaskan secara tertulis, akan lebih efektif kalau presentasi langsung.

    Sistim ini memungkinkan anda dapat melihat hasil sementara setiap hari dan tidak perlu adanya rapat yang melelahkan, bahkan setiap tanggal tertentu sudah bisa dibagi.
    Untuk sesi awal sampai di sini dulu nanti akan saya lanjutkan, masuk pada JP utk dokter direktur, perawat, pejabat struktural dll
    Contoh Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa Pelayanan
    di Rumah Sakit Umum ABC

    JABT
    N
    PEND
    N
    STATS
    N
    MK
    N
    GOL
    N
    KOMP
    N
    ADM
    0,56
    SD
    0,63
    WB
    1,00
    1
    0,18
    1A
    0,56
    KRG
    0,5
    ADMK
    1,11
    SLTP
    1,25
    KON
    1,50
    2
    0,36
    1B
    0,83
    SDG
    1,5
    STUTM
    1,67
    SLTA
    1,88
    CPNS
    2,00
    3
    0,54
    1C
    1,11
    STD
    2,5
    PU
    1,67
    D3U
    2,50
    PNS
    3,00
    4
    0,72
    1D
    1,39
    CT
    2,5
    PA
    2,22
    D3K
    3,13


    5
    0,90
    2A
    1,67
    TRAM
    3,5
    SUBID
    2,22
    D4K
    3,75


    6
    1,08
    2B
    1,94
    PRO
    4,5
    KABID
    2,22
    S1U
    3,13


    7
    1,26
    2C
    2,22


    KARU
    2,78
    S1K
    3,75


    8
    1,44
    2D
    2,50


    KAIN
    2,78
    S2U
    3,75


    9
    1,63
    3A
    2,78


    APT
    2,78
    S2K
    4,38


    10
    1,81
    3B
    3,06


    DG
    2,78
    S3U
    4,38


    11
    1,99
    3C
    3,33


    DU
    2,78
    S3K
    5,00


    12
    2,17
    3D
    3,61


    APTA
    3,33




    13
    2,35
    4A
    3,89


    DGS
    3,33




    14
    2,53
    4B
    4,17


    DS
    3,33




    15
    2,71
    4C
    4,44


    DSS
    3,89




    16
    2,89
    4D
    4,72


    WADIR
    4,44




    17
    3,07
    4E
    5,00


    DIR
    5,00




    18
    3,25
    4C
    4,44








    19
    3,43
    4D
    4,72








    20
    3,61
    4E
    5,00








    21
    3,79










    22
    3,97










    23
    4,15










    24
    4,33










    25
    4,51










    26
    4,69










    27
    4,88










    28
    5,06










    29
    5,24










    30
    5,42










    31
    5,60










    32
    5,78










    33
    5,96










    34
    6,14










    35
    6,32










    36
    6,50




    Note. penggunaan indeks poin ada caranya tidak hanya dengan penjumlahan saja
    Arti singkatan : ADM (administrasi) ADMK (administrasi Khusus) STUM (staf Utama) PU (paramedis utama) APT (apoteker) APTA (apoteker ahli) DG (dokter gigi) DU (dokter umum) DS (dokter spesialis) DSS (dokter sub spesialis) D3U (diploma 3 umum) D3K (diploma 3 kesehatan) S1U (S1 Umum) S2K ( S2 Kesehatan) KRG (kurang) STD (standar) CT (cukup trampil) TRAM (trampil) PRO (profesional)


    Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa Pelayanan
    Di Rumah Sakit Umum ABC

    RISK
    N
    BK
    N
    JK
    N
    PROFES
    N
    IZIN
    N
    GOL
    PJK
    RNG
    1,0
    RNG
    1,0
    PAGI
    1,0
    ADM
    0,83
    MK
    1,00
    1A
    0,0%
    SDG
    2,0
    SDG
    2,0
    PO
    1,5
    ADMK
    1,67
    ITM1H
    0,98
    1B
    0,0%
    CT
    3,0
    CB
    3,0
    SHIFT
    2,0
    PU
    2,50
    ITM2H
    0,95
    1C
    0,0%
    TNG
    4,0
    BRT
    4,0
    TJ24
    3,0
    PA
    3,33
    ITM3H
    0,93
    1D
    0,0%
    ST
    5,0
    SB
    5,0


    DU
    3,33
    ITM4H
    0,91
    2A
    0,0%






    DG
    3,33
    ITM5H
    0,89
    2B
    0,0%






    APTU
    3,33
    ITM6H
    0,86
    2C
    0,0%






    APTA
    4,17
    ITM7H
    0,84
    2D
    0,0%






    DS
    4,17
    TM1H
    0,95
    3A
    5,0%






    DGS
    4,17
    TM2H
    0,89
    3B
    5,0%






    DSS
    5,00
    TM3H
    0,82
    3C
    5,0%








    TM4H
    0,75
    3D
    5,0%








    TM5H
    0,68
    4A
    15,0%








    TM6H
    0,61
    4B
    15,0%








    TM7H
    0,55
    4C
    15,0%








    CTML
    0,50
    4D
    15,0%








    CTNH
    0,50
    4E
    0,0%








    CT3H
    0,93
    4C
    15,0%








    CT6H
    0,86
    4D
    15,0%








    CT12H
    0,73
    4E
    15,0%








    TB1B
    0,73










    TB2B
    0,63










    TB3B
    0,53



    Keterangan.
    1. penggunaan indeks poin ada caranya tidak hanya dengan penjumlahan saja
    2. penilaian indeks poin khusus pajak dan izin dipisahkan dulu karena merupakan perkalian terhadap jml indek poin lainnya
    3. maksudnya jangan sampai penerima jasa setelah dipotong pajak 15% pendapatannya di bawah yg lain,
    4. khusus indeks poin  izin adalah penalti bagi karywan bilamana tidak masuk atau izin atau cuti dsb
    5. Indeks poin juga dipakai pada awal rumus dan dan akhir pembagian jasa

    Arti singkatan :
    RISK (resiko) N (nilai)
    RNG (ringan) CT (cukup tinggi) TNG (tinggi) ST (sangat tinggi) ITH1H (izin tidak masuk 1 hari) TM1H (tidak masuk 1 hari) CTML (cuti melahirkan) CTNH (cuti naik haji) CT3H (cuti3hari) TB1B (tugas belajar 1 bulan)


    Contoh Membagi JP Perawat Pada Ruang “A”
    (Setelah Proses Remunerasi - Alokasi Sebesar Rp.10.686.865)


    Nama
    Penilaian Indeks Poin
    No.
    Peg.
    JABT
    PENDI
    STATS
    MK
    GOL
    KOM
    RISK
    BK
    JK
    PRO
    1
    SM
    Karu
    S1K
    PNS
    27
    3C
    STD
    TNG
    BRT
    pagi
    PA
    2
    HS
    PU
    D1K
    PNS
    27
    3B
    STD
    TNG
    BRT
    pagi
    PU
    3
    SN
    PU
    D1K
    PNS
    22
    3B
    STD
    TNG
    BRT
    pagi
    PU
    4
    SR
    PU
    S1K
    PNS
    14
    3B
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PA
    5
    WR
    PU
    S1K
    PNS
    12
    3A
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PA
    6
    AS
    PU
    S1K
    PNS
    7
    2D
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PA
    7
    DE
    PU
    S1K
    PNS
    10
    2D
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PA
    8
    WG
    PU
    D3K
    PNS
    10
    2D
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PU
    9
    SU
    PU
    D3K
    PNS
    11
    2A
    STD
    TNG
    CB
    shift
    PU
    10
    DN
    PU
    D3K
    CPNS
    1
    2C
    STD
    CT
    CB
    shift
    PU
    11
    SK
    PU
    D3K
    CPNS
    1
    2C
    STD
    CT
    CB
    shift
    PU

    Contoh penggunaan indek poin untukmembagi jasa pelayanan


    Hasil Penilaian Indeks Poin Berdasar Alokasi JP
    No.
    JIP1
    ID PJK
    IZIN
    JIP2
    PJK
    TTIP
    JML JP
    JS PELAY
    HASIL
    1
    32,07
    1,05
    1,00
    33,67
    5,0%
    299,13
    10.686.865
    1.203.032
    1.142.880
    2
    28,11
    1,05
    1,00
    29,52
    5,0%
    299,13
    10.686.865
    1.054.482
    1.001.758
    3
    27,20
    1,05
    1,00
    28,56
    5,0%
    299,13
    10.686.865
    1.020.345
    969.328
    4
    28,34
    1,05
    1,00
    29,76
    5,0%
    299,13
    10.686.865
    1.063.110
    1.009.954
    5
    27,70
    1,05
    1,00
    29,09
    5,0%
    299,13
    10.686.865
    1.039.102
    987.146
    6
    26,51
    1,00
    1,00
    26,51
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    947.106
    947.106
    7
    27,06
    1,00
    1,00
    27,06
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    966.756
    966.756
    8
    25,61
    1,00
    1,00
    25,61
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    914.952
    914.952
    9
    24,96
    1,00
    1,00
    24,96
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    891.730
    891.730
    10
    22,20
    1,00
    1,00
    22,20
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    793.125
    793.125
    11
    22,20
    1,00
    1,00
    22,20
    0,0%
    299,13
    10.686.865
    793.125
    793.125
    Jumlah
    299,13






    Keterangan :
    Total indeks poin misal ruang A juga berperan terhadap remunerasi/alokasi JP baik secara langsung maupun tidak langsung.
    JIP1: jumah indeks poin sebelum dinekapan pajak dan penalti (izin/cuti)
    JIP2: jumlah indeks poin akhir utk membagi jasa
    TTIP: total indek poin ruang A


    Data yang diperlukan untuk pembagian jasa pelayanan

    1.      Data tentang kebijakan RS
    Agar tidak terjadi permasalahan dengan BPK, Bawas, dll, tolong cari klausul (Perda) yang menyebutkan ,misal …… total pendapatan RS diperuntukan :
    Ø  Jasa rumah sakit sebesar     : ............ % (untuk operasional RS non JP)
    Ø  Jasa pelayanan sebesar        : ............ % (untuk JP)
    Kalau ada tetapi dalam bentuk naskah yang lain … tolong sebutkan.
    2.      Data kepegawaian (jumlah dan jenis pegawai… mohon dicermati)

    Nama
    Lengkap
    & Gelar
    Lokasi/
    Instalasi/
    Unit/ Dll
    Jabatan
    Strutkral/
    Fungsional
    Gol/
    Ruang
    Pendidikan
    Profesi
    Masa
    Kerja
    (Th)
    Ket.
    Dr. A
    RJ,IGD
    Jabung
    III/b

    Dr. umum
    10
    PNS
    Dr. B,Sp.OG
    ………….
    Jabung
    III/c

    Dr. Sp. Obsgyn
    9

    Dr. C, Sp.B
    ………….
    jabung
    IV/a

    Dr. sp. bedah
    11

    Dr. D
    Kantor
    struktural
    III/d

    Medik & Strktrl
    14

    Amir, Skp,Nes
    Bsl. Bedah
    Jabung/Karu
    III/b
    S1,Nes
    Perawat  utama
    15

    Budi
    Bsl. P.Dalam
    Jabung
    III/a
    DIII Akper
    Perawat madya
    13
    CPNS
    Ambar,SKM
    Laborat
    Jabung/Karu
    III/d
    S1
    Analis utama
    11

    Ani
    Laborat
    Jabung
    II/c
    DIII
    Analis madya
    8

    Indah, Sst
    Radiologi
    Jabung/Karu
    III/d
    S1

    9

    Hanafi
    Satpam
    Staf umum

    STM

    10
    kontrak
    Qusnul, SE
    Kantor
    Staf Keu

    S1

    6
    WB


    3.      Data tentang pendapatan jasa pelayanan
    Kalau RS anda sudah menggunakan SIMRS atau billing system maka akan lebih cepat menyajikan data yang saya minta meskipun dalam jml ribuan baris, misal :

    No.
    Nama
    Pelaksana
    Tempat
    Pelayanan
    Jenis
    Pelayanan
    Jumlah
    Jasa Pelay
    Ket.
    1
    Dr. A
    Poli Anak
    Pemeriksaan
    50.000

    2
    Dr. B
    Bsl mawar
    Tindak medik
    60.000

    3
    Dr. C
    Bsl melati
    Visite
    50.000

    4
    Dr. E
    Bsl Utama
    Konsul
    40.000

    5
    Dr. pengirim
    Laborat
    Laborat


    6
    Dr. radiologi
    RO
    Rontgen


    7
    Dr. radiologi
    RO
    USG


    8
    Dr. obsgyn ….
    Poli Obsgyn
    USG


    9
    Perawat
    Bsl Mawar
    askep
    20.000

    10
    Tim dokter
    IBS
    Caesar
    900.000
    dr. amir, dr.budi,dr.ida

    1500







    4.      Data/kebijakan dalam pelayanan gabungan (kolaborasi):
    Beberapa hal menjadi krusial antara pelayanan gabungan dengan pembagian jasa pelayanan, anda perlu membuka kembali pola tarif RS, apakah dlm bentuk angka atau persen, dll
    v  operasi kecil s/d khusus … alokasi utk : operator, dr. anesthesi, ass.operator, ass.anesthesi (biasanya sudah tertulis dalam Rp)
    v  operasi caesar … alokasi utk : operator, anesthesi, dr.anak, asisten operator, ass. Anesthesi
    v  Kuretage … alokasi utk : dr.obsgyn, penang.jawab anesthesi, bidan
    v  Tindakan aborsi …
    v  Persalinan normal … alokasi utk bidan, dan dr. penang.jawab.
    v  Persalinan patologis … alokasi utk dr.obsgyn, ass tindakan (bidan)
    v  Pelayanan laborat (bilamana tidak ada dr. PK) … kebijakan untuk dr. pengirim?
    v  dll

    5.      Data Total jasa pelayanan pasien umum dan pasien BPJS yang akan dibagi
    6.      Data tentang pelayanan BPJS (INA CBG)
    Silahkan kirim data INA CBG anda … yang penting ada informasi mengenai pelaksana pelayanan, tempat pelayanan dan jenis pelayanan dalam kondisi dan jumlah apapun nanti akan saya carikan solusinya.
    7.      Data tentang Pola tarif RS
    Saya akan bertanya beberapa hal untuk membuat solusi yang tepat.
    8.      Penutup
    Kiranya ini dulu surat  yang dapat saya sampaikan ….
    Saya sangat yakin bahwa semua usaha yang dilakukan dengan niat baik dan demi kepentingan banyak orang pasti dapat jalan keluar dan dijauhkan dari segala kesulitan